TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan mengambil langkah kebijakan impor beras 200 ribu ton beras komersial. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan impor dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi cadangan beras pemerintah yang saat ini telah tiris, sehingga harus segera ditambah untuk mengantisipasi kondisi darurat.
"Cadangan pangan ini harus ada dan tidak dikeluarkan secara bebas, hanya digunakan untuk beberapa kegiatan Pemerintah," ujar Arief usai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, dikutip melalui keterangannya pada Senin, 6 Desember 2022.
Baca: Jokowi Wanti-wanti Soal Hitungan Soal Beras: Jangan Sampai Keliru, Tidak Ada Cadangan ...
Menurut dia, stok beras impor tersebut hanya dipergunakan pada kondisi tertentu seperti penanggulangan bencana, intervensi harga jika diperlukan dan beberapa kegiatan pemerintah lainnya.
Beras impor diawasi ketat
Oleh karena itu, kata Arief, penggunaan beras impor tersebut akan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak ada yang merembes masuk ke pasar. Namun, Arief tidak menjelaskan dari mana asal negara beras impor tersebut.
Lebih lanjut, Arief memastikan beras impor itu tidak akan mengganggu beras petani. Musababnya, beras itu hanya digunakan untuk kegiatan pengendalian harga dan pemenuhan pangan di tengah kondisi darurat atau bencana melalui Perum Bulog.
“Kita pastikan betul beras komersial ini tidak akan mengganggu beras dalam negeri produksi petani," ucapnya.
Pemerintah, kata Arief, juga akan terus berpihak penuh kepada para petani lokal, sehingga keberadaan cadangan beras ini akan dijaga agar tidak merusak harga beras petani. Bapanas akan secara konsisten memantau dan menjaga harga penyerapan gabah dan beras lokal di tingkat petani agar tetap wajar.
Selanjutnya: Beras komersial impor itu akan...
